Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam proses pemulihan ekonomi pascapandemi. Salah satu indikator utama keberhasilan pemulihan ini terlihat dari data ketenagakerjaan yang menunjukkan tren membaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2025 turun menjadi 5,3% dari 5,45% pada tahun sebelumnya.
Penurunan TPT ini menunjukkan bahwa pasar kerja mulai menyerap kembali tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang sempat terpukul selama pandemi. Sektor jasa, industri pengolahan, dan perdagangan menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan dan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja.
Angkatan kerja Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 148 juta orang, dengan lebih dari 60% berada dalam usia produktif (15–39 tahun). Ini merupakan potensi besar sekaligus tantangan, karena jumlah tenaga kerja produktif ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.
Meskipun tren pengangguran menurun, tantangan baru muncul dalam bentuk ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (skill mismatch). Banyak lulusan pendidikan formal yang belum memiliki kompetensi praktis sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern.
Pendidikan masih menjadi faktor penting dalam menentukan peluang kerja. Tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada lulusan SMK, yakni sekitar 8,6%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum vokasi terhadap kebutuhan industri.
Sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 58,7%. Pekerja di sektor ini sering kali tidak memiliki perlindungan sosial, upah layak, dan jenjang karir. Transformasi ke sektor formal menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi ketenagakerjaan.
Dari sisi gender, partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, namun masih lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan menghadapi tantangan ganda, mulai dari stereotip sosial hingga keterbatasan akses pelatihan dan peluang karir. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kerja inklusif menjadi agenda penting.
Wilayah urban tetap menjadi pusat pertumbuhan lapangan kerja, sementara daerah-daerah tertinggal masih mengalami kesenjangan infrastruktur pelatihan. Pemerataan akses terhadap pelatihan dan pendidikan vokasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesenjangan regional.
Program-program pemerintah seperti Kartu Prakerja, BLK Komunitas, dan penguatan pelatihan vokasi diharapkan terus berkembang. Sinergi antara pemerintah, sektor industri, dan lembaga pelatihan akan mempercepat penciptaan tenaga kerja yang siap pakai dan kompeten secara digital.
Melihat tren dan tantangan tersebut, lembaga pelatihan kerja memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pelatihan berbasis teknologi, sertifikasi kompetensi, dan pemetaan kebutuhan industri akan menjadi penentu masa depan ketenagakerjaan Indonesia.
